PEMERINTAHAN INDONESIA

MEMAHAMI KONSEP KEMISKINAN DI INDONESIA

A. Masalah Kemiskinan

Setiap negara di dunia pasti pernah menghadapi masalah yang pelik yaitu kemiskinan. Di negara maju dan kaya seperti Amerika Serikat pun masih terdapat orang yang tergolong miskin. Terjadinya kemiskinan secara umum diakibatkan oleh tidak meratanya pendapatan nasional riil yang diterima oleh masing-masing kelompok masyarakat. Kemiskinan yang terjadi banyak ragamnya dan dapat dilihat dari berbagai dimensi, seperti, tidak imbangnya pemerataan pendapatan antara negara maju dengan negara dunia ketiga. Negara maju lebih banyak mendapatkan keuntungan dari hasil pertumbuhan perekonomian dunia. Sedangkan pada negara dunia ketiga keuntungan yang diperoleh tidak dapat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu penyebab terjadinya kondisi ini adalah besarnya jumlah penduduk di negara dunia ketiga sehingga hasil dari pertumbuhan ekonomi jika dibagi secara merata hasilnya sedikit sekali. Hal ini dapat dilihat dari relatif kecilnya pendapatan per kapita pada negara dunia ketiga jika dibandingkan dengan negara maju. Dimensi kemiskinan yang lain dapat dilihat dari tidak imbangnya kekayaan antarwilayah dalam suatu negara. Ada beberapa wilayah yang memiliki sumber daya sedikit, tetapi penduduknya banyak yang miskin dan sebaliknya. Seperti kondisi di Indonesia, Provinsi Riau memiliki ladang minyak dan kondisi kehidupan masyarakatnya relatif lebih makmur dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara adalah: (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jadi, walaupun suatu negara memiliki tingkat pendapatan nasional per kapita yang tinggi, tetapi bila distribusi pendapatannya tidak merata maka tingkat kemiskinan akan tetap tinggi. Demikian pula apabila tingkat pemerataan pendapatan nasionalnya tinggi, tetapi tingkat pendapatan nasionalnya tetap rendah maka tingkat kemiskinan juga akan tinggi.

Pada dekade 1970-an, para ahli ekonomi pembangunan memberi perhatian pada masalah kemiskinan. Mereka mencoba mengukur kadar parahnya tingkat kemiskinan di dalam suatu negara dan kemiskinan relatif antarnegara dengan cara menentukan suatu batasan yang lazim disebut garis kemiskinan (poverty line). Setelah mengkaji secara mendalam dan seksama, mereka menemukan konsep kemiskinan absolut (absolut poverty). Konsep ini berguna dalam menentukan tingkat pendapatan minimum yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan fisik minimum setiap orang berupa kecukupan makanan, pakaian, serta perumahan yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Mengingat kondisi setiap negara berbeda maka berbeda pula kebutuhan-kebutuhan psikologis, sosial, dan ekonomi dari setiap penduduknya sehingga sangat sulit menentukan kebutuhan fisik minimum yang baku. Untuk mengatasi masalah ini, para ahli ekonomi membuat perkiraan-perkiraan yang sangat sederhana  tentang kemiskinan, yang didalamnya mencakup kondisi minimal kemiskinan di dunia. Adapun metodologi yang mendasari perkiraan tersebut dikenal dengan sebutan garis kemiskinan internasional (internasional poverty line) yang merupakan batas minimal untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. Patokannya adalah dengan melihat kadar daya beli (purchasing power equivalent) atas sejumlah uang yang diukur berdasarkan satuan nilai mata uang dari suatu negara berkembang.

B. Pengertian Kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaji oleh para ahli dari berbagai aspek dan dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan bermacam-macam ukuran dan konsep. Para ekonom membahas kemiskinan dengan menggunakan istilah standar hidup, pendapatan ,dan distribusi pendapatan. Para sosiolog megkajinya dengan menggunakan istilah kelas, stratifikasi,dan marjinalitas. Sedangkan, para pemerhati masalah-masalah sosial lebih memperhatikan konsep tingkat hidup yakni melihat tingkat pendapatan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kondisi sosial masyarakat secara umum. Namun, sampai saat ini belum ada definisi yang baku tentang kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan itu sangat kompleks dan pemecahannya tidak mudah.

Menurut para ahli seperti Andre Bayo Ala (1981), kemiskinan sangat multidimensional, artinya kemiskinan mempunyai banyak aspek sebab kebutuhan setiap manusia sangat beragam. Kemiskinan ditinjau dari sisi kebijakan umum terdiri dari dua aspek, yaitu primer dan sekunder. Aspek primer merupakan miskin akan aset, organisasi sosial politik, serta pengetahuan dan keterampilan. Aspek sekunder merupakan miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Manifestasi dari dimensi kemiskinan ini dalam bentuk kekurangan gizi, air bersih, perumahan yang tidak sehat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Dimensi-dimensi kemiskinan ini saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek akan menyebabkan kemunduran atau kemajuan aspek lainnya. Sebenarnya inti dari kemiskinan adalah manusianya, baik secara individual maupun secara kolektif. Seperti istilah kemiskinan pedesaan atau kemiskinan perkotaan yang miskin bukan daerah perkotaan atau desanya, tetapi yang mengalami kemiskinan adalah penduduk wilayah tersebut.

Pada negara yang dikategorikan miskin biasanya diikuti pula dengan kondisi yang terbelakang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keterbelakangan dapat dikatakan  merupakan suatu keadaan yang selalu bersamaan. Kedua hal tersebut sangat melemahkan fisik dan mental manusia dan berdampak terhadap semua sektor. Oleh sebab itu, pembangunan di negara berkembang bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan nasional saja atau hanya untuk menambah produksi barang-barang dan jasa, tetapi  pembangunan harus bertujuan pula untuk membangun manusia jasmaniah, rohaniah dan mengubah nasib manusia  untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemiskinan secara konseptual dapat dipandang dari berbagai segi. Pertama, segi subsistem, yaitu penghasilan dan jerih payah seseorang hanya cukup untuk makan saja, bahkan tidak cukup pula untuk itu. Kedua, segi ketidakmerataan yang melihat dari posisi relatif dari setiap golongan menurut penghasilannya terhadap posisi golongan lain. Ketiga, segi eksternal yang mencerminkan konsekuensi sosial dari kemiskinan terhadap masyarakat di sekelilingnya, yaitu bahwa kemiskinan yang berlarut-larut mengakibatkan dampak sosial yang tidak ada habisnya.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropah. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Survai Sosial Ekonomi Nasional / Susenas 1998). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta jiwa di Perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya.

Lebih lanjut, garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran.

Menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998, garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 96.959 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp. 72.780 per kapita per bulan. Dengan perhitungan uang tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi. Angka garis kemiskinan ini jauh sangat tinggi bila dibanding dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp. 38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp. 27.413 bagi penduduk perdesaan.

Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini. Dalam bukunya The Affluent Society, John Kenneth Galbraith melihat kemiskinan di Amerika Serikat terdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (cyclical), dan kemiskinan individu.
Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Kemiskinan musiman atau periodik dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana, sekarang terjadi di Indonesia. Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, kelompok lanjut usia.

C. Aspek-Aspek Kemiskinan

Masalah kemiskinan meliputi tiga aspek, yaitu penyebab pokok kemiskinan, ukuran kemiskinan, dan indikator kemiskinan yang akan dibahas berikut ini.

1.   Penyebab Pokok Kemiskinan

Sebenarnya para pembuat kebijakan pembangunan di negara sedang berkembang mengharapkan bahwa sumber daya yang ada di negara tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, ditambah lagi dengan ciri dan kondisi masyarakat yang sangat beragam maka kebijaksanaan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek dan masih kurang dapat mengatasi permasalahan kelompok ekonomi tingkat bawah (Mukhopadhay, 1985). Selain itu kebijakan pembangunan di negara sedang berkembang secara tidak langsung sangat bergantung pada kondisi luar negeri, sebab modal pembangunan masih berasal dari negara lain (Frederick,1985). Sebenarnya, masyarakat menjadi miskin karena tidak dapat ikut serta dalam proses perubahan, sebab tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki faktor produksi atau faktor produksi yang dimiliki kurang memadai untuk dimanfaatkan dalam proses pembangunan sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat hasil pembangunan tersebut. Penyebab faktor produksi yang dimiliki masyarakat tidak dapat dimanfaatkan adalah karena kebijakan pembangunan yang dirancang pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat tersebut sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara penuh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa munculnya masalah kemiskinan dalam masyarakat disebabkan oleh kurangnya kepemilikan faktor produksi, produktivitas yang rendah, tingkat perkembangan yang rendah, dan kebijakan pembangunan nasional yang tidak sesuai. Menyimak kondisi ini dapat dikatakan bahwa masalah kemiskinan disebabkan oleh masalah struktural sehingga banyak para pakar menggunakan istilah kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia (Sumarjan, 1980)

2.   Ukuran Kemiskinan

Dimensi kemiskinan sangat luas sehingga sangat sulit untuk mengukurnya. Namun pada umumnya para pakar menggunakan ukuran kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah konsep yang dikaitkan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan orang dapat hidup layak. Atau dapat dikatakan bahwa tingkat hidup seseorang tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi keperluan-keperluannya yang mendasar sehingga kesehatannya baik fisik maupun mental terganggu. Dari semua kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, yang paling pokok untuk dipenuhi adalah pangan. Jika tingkat kecukupan pangan ditinjau dari segi penyediaan kalori per kapita per hari sangat rendah, maka akibatnya tingkat harapan hidup menjadi rendah, tingkat upah dan produktiviyas kerja juga rendah dan sebagainya. Kemiskinan ini dapat terjadi di semua negara dan tidak ada hubungannya dengan pendapatan per kapita suatu negara. Negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi masih memungkinkan terdapat  kemiskinan absolut yang parah. Hal ini karena masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Jumlah total atau persentase kadar kemiskinan ini terhadap jumlah penduduk berbeda-beda di tiap negara. Bank Dunia pernah mencoba memperkirakan besarnya kemiskinan di negara dunia ketiga dengan menggunakan kriteria garis kemiskinan global untuk tahun 1985 yaitu dengan menghitung pendapatan per tahun berdasarkan daya beli setiap rumah tangga tahun 1985. Kriterianya adalah jika pendapatan per tahunnya kurang dari $ 275 dikategorikan sangat miskin (extremely poor) dan yang pendapatan per tahunnya di bawah $ 370 digolongkan miskin (poor). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahun itu 30,5% dari total penduduk dunia ketiga hidup di bawah garis kemiskinan dan dapat dikatakan sebagai miskin secara absolut. Penelitian tahun 1992. menghasilkan gambaran bahwa 30,8% penduduk dunia ketiga mengalami kemiskinan absolut. Proporsi kemiskinan ini lebih tinggi lagi terjadi di negara yang berpenduduk padat dan berpenghasilan rendah seperti Bangladesh (86%), India (48%) dan Indonesia (39%) (Human Development Report, 1992).

Beberapa ekonom mencoba menganalisis kondisi masyarakat di negara dunia ketiga yang masih berada di bawah garis kemiskinan seperti terlihat pada Gambar1

Gambar 1.

Pengukuran Jurang Kemiskinan

      Negara X dan Y sama-sama memiliki 50% penduduk di bawah garis kemiskinan. Namun, melihat bentuk kurvanya, negara X mempunyai jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan negara Y sehingga negara tersebut harus berusaha keras mengentaskan kemiskinan penduduknya. Mengingat kemiskinan absolut dapat terjadi di negara dengan pendapatan perkapita tinggi maka sangat mungkin kasus negara X terjadi di negara dengan pendapatan per kapita tinggi. Terjadinya kondisi ini mungkin dapat disebabkan oleh faktor-faktor: 1) jenis pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan negara tersebut dan, 2) adanya aturan politik dan kelembagaan yang menentukan pola distribusi pendapatan nasional. Sedangkan, konsep kemiskinan relatif mengukur orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan minimumnya namun tapi masih lebih rendah dibandingkan kondisi masyarakat sekitarnya.

3.   Indikator Kemiskinan

Ada bermacam-macam indikator kemiskinan yang digunakan di Indonesia seperti konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum, dan tingkat kesejahteraan.

a.   Tingkat Konsumsi Beras

      Sayogyo (1977) menggunakan indikator ini dengan melihat tingkat konsumsi beras per kapita per tahun. Secara lebih rinci Sayogyo membagi indikator kemiskinan tersebut menjadi tiga kelompok .

Tabel

Indikator Kemiskinan Sayogyo

No.	Kategori	Konsumsi Beras (kg)
		Pedesaan	Perkotaan
1. 2. 3.	Melarat Sangat miskin Miskin	180 kg 240 kg 320 kg	270 kg 360 kg 480 kg

      Secara umum Profesor Sayogyo mengatakan bahwa penduduk pedesaan digolongkan miskin jika mengkonsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun, sedangkan, untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. Patokan ini sebenarnya menggambarkan garis yang “sangat miskin” karena hanya didasarkan atas jumlah pangan minimal yang diperlukan untuk sekedar menyambung hidup. Namun, sejak tahun 1979 garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah dengan garis Nyaris Miskin, yaitu untuk daerah pedesaan setara dengan 480 kg per kapita per tahun dan untuk daerah perkotaan setara dengan 720 kg per kapita per tahun. Dengan ukuran ini, perlu diketahui bahwa di Pulau Jawa tahun 1976 keadaannya cukup merisaukan. Dengan ekivalen 320 kg beras per kapita per tahun tingkatan miskin menunjukkan persentase 56%. Hal ini dapat dijadikan cermin agar kondisi yang demikian tidak pernah terjadi lagi.

b.   Tingkat Pendapatan

      Indikator ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang melihat besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya.

c.   Tingkat Kesejahteraan

      Menurut publikasi United Nation (1961) indikator kesejahteraan ini dilihat dari          9 komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Namun, yang sering digunakan hanya empat komponen, yaitu kesehatan, konsumsi gizi, perumahan dan pendidikan, sedangkan indikator yang lainnya sulit diukur dan sulit dibandingkan antardaerah atau antarwaktu.

Konsumsi Kalori dan Protein

Konsumsi kalori dan protein merupakan komponen utama gizi dan dapat menggambarkan taraf hidup penduduk. Tercukupinya konsumsi protein dan kalori merupakan tujuan penting dalam upaya peningkatan mutu hidup penduduk suatu negara. Besarnya jumlah penduduk yang mengkonsumsi makanan di bawah tingkat kecukupan yang dianjurkan merupakan masalah serius yang dihadapai negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Menurut Idrus Jus'at dan Deswani Idrus (1984) tingkat kecukupan kalori dan protein rata-rata per orang per hari untuk Indonesia sebesar 2100 kalori dan 55 gram protein. Masalah gizi utama yang dihadapi penduduk Indonesia, yaitu kurang kalori protein (KKP), anemia zat besi, kekurangan vitamin A, dan gondok endemik. Masalah kekurangan gizi ini terutama mengancam kelompok penduduk tertentu seperti anak di bawah lima tahun (Balita), serta ibu hamil dan menyusui. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Ketidakcukupan konsumsi kalori dan protein akan mempengaruhi tingkat harapan hidup (life expectancy rate), mempertinggi tingkat kematian bayi, dan mengurangi ketahanan tubuh terhadap penyakit. Untuk menanggulangi masalah ini sejak Pelita II pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan usaha diversifikasi bahan pangan. Arah perencanaan produksi dan pengadaan pangan adalah untuk meningkatkan taraf kecukupan gizi, yaitu untuk mencapai pemenuhan kalori dan protein serta untuk menangani masalah-masalah gizi yang ada.

Keadaan Kesehatan

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan, sebab jika manusia itu sehat    kehidupannya akan lebih baik dan lebih produktif sehingga dapat berusaha dan bekerja dengan baik yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat, antara lain konsumsi makanan yang bergizi, sarana kesehatan, serta kondisi sanitasi dan lingkungan yang ada. Rendahnya konsumsi makanan yang bergizi akan menyebabkan rendahnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kurangnya penyediaan sarana kesehatan menyebabkan rendahnya kesehatan masyarakat secara umum. Kondisi sanitasi dan lingkungan yang kurang memadai menyebabkan berjangktnya penyakit menular sehingga kualitas hidup manusia menjadi rendah.

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan kesehatan masyarakat adalah indikator output, seperti persentase penduduk yang sakit selama seminggu yang lalu, persentase penduduk yang sakit menurut tempat pengobatan, angka kematian bayi, dan angka harapan hidup. Sedangkan indikator input, seperti banyaknya dokter per juta penduduk dan banyaknya rumah sakit yang melayani.

Keadaan Perumahan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kondisi dan fasilitas perumahannya. Indikator yang digunakan untuk menggambarkannya yakni dilihat dari kondisi atap rumah, jenis dinding, luas lantai serta jenis lantai. Rendahnya kualitas tempat tinggal, seperti penerangan bukan listrik, tidak adanya jamban dan kamar mandi, menggunakan air hujan dan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan berdampak pada tingkat kesehatan. Rendahnya tingkat kesehatan akan menyebabkan mudah berjangkitnya penyakit endemik, seperti muntaber, malaria, demam berdarah dan sebagainya sehingga menurunkan produktivitas kerja dan mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan.

Keadaan Pendidikan

Pendidikan sangat penting dalam proses pembangunan, oleh sebab itu, tingkat pendidikan penduduk sering dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Negara berkembang pada umumnya mempunyai penduduk dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah.

Bagi Indonesia, menilik kondisi yang demikian serta sesuai dengan pasal 31, UUD 45, sejak Pelita I pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka memajukan pendidikan. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan, seperti kebijakan wajib belajar 9 tahun yaitu adanya kewajiban untuk bersekolah minimal sampai lulus SMP. Dalam kehidupan masyarakat pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda pemenuhannya.

D.  Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan per kapita sering kali digunakan pula sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan pendapatan antara negara-negara maju dan negara sedang berkembang (NSB) atau negara dunia ketiga. Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara dan menggambarkan pula corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara.

Namun, kita harus hati-hati dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai suatu indikator pembangunan. Sebab ada pendapat yang mengatakan pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi kenaikan tersebut harus berkesinambungan dan mantap serta harus disertai pula dengan perubahan-perubahan sikap dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi.

Walaupun demikian, pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan, masih sangat cocok untuk digunakan serta mudah untuk dipahami, dan mungkin pendapatan per kapita merupakan satu-satunya indikator pembangunan terbaik yang ada saat ini. Kelebihan indikator ini adalah memfokuskan pada raison d'etre dari pembangunan, yaitu untuk kenaikan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita bukanlah suatu proxy yang buruk dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Kelemahan pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan bersumber pada anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Sebenarnya, sudah lama orang meragukan kebenaran anggapan bahwa tingkat pendapatan per kapita masyarakat merupakan pencerminan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh suatu masyarakat. Namun, walaupun pendapat ini dikatakan tidak benar, akan tetapi tingkat pendapatan masyarakat masih merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa faktor lain yang sering kali merupakan faktor yang cukup penting juga dalam menentukan tingkat kesejahteraan mereka, seperti faktor-faktor non-ekonomi yaitu: adat-istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar, serta ada/tidaknya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Artinya, tiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara-cara hidup yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus memberikan nilai-nilai yang berbeda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Seperti ada sekelompok orang yang menekankan kepada penumpukan kekayaan dan memperoleh pendapatan yang tinggi sebagai unsur penting untuk mencapai kepuasan hidup yang lebih tinggi. Ada pula sekelompok orang yang lebih suka untuk memperoleh waktu senggang (leissure time) yang lebih banyak dan enggan bekerja lebih keras untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Pada umumnya bertambah tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat biasanya diikuti pula oleh pengorbanan moral dan usaha yang lebih banyak. Di satu pihak pembangunan ekonomi akan mempertinggi kesejahteraan masyarakat, tetapi di lain pihak tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ini harus dicapai dengan beberapa pengorbanan dalam perilaku hidup masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arthur Lewis: "...... like every thing else, economic growth has its costs", yang berarti bahwa pembangunan ekonomi di samping memberi manfaat kepada masyarakat, juga membutuhkan pengorbanan-pengorbanan.

Nilai pendapatan per kapita sebagai indeks untuk menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan dan jurang (gap) tingkat kesejahteraan antarmasyarakat mempunyai kelemahan. Kelemahannya, yaitu mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan antara berbagai negara seperti, struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat nasional, metode perhitungan pendapatan, dan perbedaan nilai mata uang (kurs) dengan misalnya mata uang dolar Amerika Serikat.

Di negara sedang berkembang (NSB), biasanya proporsi penduduk di bawah umur dan orang usia muda lebih tinggi daripada di negara-negara maju. Dengan demikian, perbandingan pendapatan setiap keluarga di kedua kelompok negara itu tidaklah seburuk seperti yang digambarkan oleh pendapatan per kapita mereka. Jika suatu keluarga terdiri dari 5 orang berpendapatan Rp1 juta dan keluarga lain terdiri dari 3 anggota keluarga dengan pendapatan yang sama maka ada kemungkinan keluarga yang terdiri dari 5 orang tersebut mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan selain tingkat pendapatan itu sendiri, distribusi pendapatan merupakan faktor penting lainnya yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Faktor ini sering tidak diperhatikan dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu jika indeks yang digunakan adalah tingkat pendapatan per kapita. Berdasarkan pengalaman sejarah negara-negara maju, pada tingkat awal pembangunan ekonomi distribusi pendapatan ini akan buruk, tetapi pada akhirnya distribusi pendapatan itu menjadi semakin baik. Namun, pengalaman sejarah negara-negara maju tersebut tidaklah dialami oleh NSB. Perkembangan di banyak NSB menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan tersebut justru distribusi pendapatannya menjadi lebih tidak merata.

Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap usaha-usaha pembangunan di beberapa NSB, karena usaha-usaha pembangunan tersebut dianggap hanya menguntungkan sebagian kecil anggota masyarakat.

Beckerman dalam penelitiannya, membedakan cara-cara untuk membandingkan tingkat kesejahteraan ke dalam 3 kelompok:

1.   Kelompok pertama merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa negara dengan memperbaiki cara-cara yang dilaksanakan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis.

2.   Kelompok kedua adalah usaha untuk membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara. 

3.   Kelompok ketiga adalah usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter (non-monetary indicators), seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya. Usaha ini dipelopori oleh Bennet.

Menurut Beckerman, dari berbagai cara di atas, cara yang dilakukan oleh Gilbert dan Kravis adalah cara yang paling sempurna. Cara ini merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan di beberapa negara dengan memperbaiki metode pembandingan dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing negara. Namun, cara ini memerlukan data yang sangat lengkap untuk penghitungan kembali pendapatan nasional yang dinilai berdasarkan tingkat harga di negara lain.

Untuk itu Beckerman mengemukakan cara lain dalam membandingkan tingkat kese-jahteraan masyarakat di berbagai negara, yaitu dengan menggunakan data yang bukan bersifat moneter untuk menentukan indeks kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap negara. Cara ini dinamakan "Indikator Bukan Moneter yang Disederhanakan" (Modified non-monetary indicators).

Dengan cara tersebut, indeks tingkat kesejahteraan dari setiap negara ditentukan berdasarkan tingkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis barang tetlentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh di NSB. Data tersebut adalah:

1.   Jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg).

2.   Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10 (ton).

3.   Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun.

4.   Jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10.

5.   Jumlah persediaan telepon dikalikan 10.

6.   Jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan.

7.   Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg).

Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan antar-negara telah dilakukan pula oleh United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), yang berpusat di Jenewa, pada tahun 1970. Dalam penelitian tersebut yang dilakukan adalah menciptakan indeks taraf pembangunan dari negara-negara maju dan NSB berdasarkan kepada sifat dari 18 jenis data berikut di tiap-tiap negara, seperti:

1.      Tingkat harapan hidup (life expectancy).

2.      Konsumsi protein hewani per kapita.

3.      Persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah.

4.      Persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan.

5.      Jumlah surat kabar.

6.   Jumlah telepon.

7.   Jumlah radio.

8.   Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih.

9.   Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian.

10. Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan) yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi.

11. Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan) yang memperoleh gaji.

12. Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari industri-industri pengolahan (manufacturing).

13. Konsumsi energi per kapita.

14. Konsumsi listrik per kapita.

15. Konsumsi baja per kapita.

16. Nilai per kapita perdagangan luar negeri.

17. Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian.

18. Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto (PNB).

Jika indeks pembangunan yang diusulkan UNRISD tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan atau pembangunan maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara-negara maju dan NSB tidaklah terlampau besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka masing-masing.